AHY Soroti Era SBY: Kekuasaan Harus Kembali pada Rakyat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengajak kader partainya mengambil pelajaran dari sepuluh tahun pemerintahan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Perhatian AHY terutama diarahkan pada proses pergantian kepemimpinan yang berlangsung setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahannya pada 2014.
Pesan tersebut disampaikan AHY dalam pidato politik peringatan 25 tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu, 5 September 2026. Di hadapan jajaran partai, AHY menekankan bahwa kekuasaan mempunyai batas waktu dan pada akhirnya bersumber dari kepercayaan masyarakat.
“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode,” kata AHY. Ia kemudian mengingatkan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, melainkan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
Pergantian Kekuasaan Era SBY Dijadikan Contoh
Pernyataan AHY merujuk pada periode pemerintahan SBY yang berlangsung selama dua periode, sejak 2004 sampai 2014. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, kepemimpinan nasional berpindah kepada Joko Widodo yang memenangkan Pemilihan Presiden 2014 bersama Jusuf Kalla.
Proses pergantian tersebut sebelumnya memang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan SBY. Beberapa hari sebelum jabatannya berakhir, SBY menyatakan ingin membangun tradisi pergantian kepemimpinan yang berlangsung damai dan saling menghormati.
Dalam rapat kabinet pada 16 Oktober 2014, SBY menjelaskan rencananya menyambut Jokowi di Istana pada 20 Oktober. Ia menyebut pergantian kepemimpinan secara damai sebagai tradisi yang perlu terus dibangun dalam perjalanan pemerintahan Indonesia.
Pada hari pelantikan, Jokowi dan Jusuf Kalla mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden setelah hasil Pemilihan Presiden 2014 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. SBY kemudian mengakhiri masa pemerintahannya sesuai jadwal konstitusional.
Bagi AHY, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pergantian pemimpin tidak seharusnya diperlakukan sebagai ancaman bagi kelompok yang sedang memegang kekuasaan.
AHY Sebut Kekuasaan Selalu Memiliki Batas
Pidato AHY tidak hanya berbicara tentang perjalanan ayahnya sebagai presiden. Ia menggunakan pengalaman tersebut untuk mengingatkan kader Demokrat tentang sifat kekuasaan dalam sistem demokrasi.
Menurut AHY, jabatan akan selalu mempunyai batas. Pemilu juga mempunyai siklus yang harus dihormati. Sebaliknya, kewajiban partai politik kepada masyarakat tidak ikut berakhir ketika sebuah pemilu selesai.
Ia menyampaikan bahwa Demokrat pernah berada pada posisi berbeda dalam perjalanan politik nasional.
Partai tersebut pernah menjadi kekuatan utama pemerintahan selama sepuluh tahun di bawah SBY, kemudian berada di luar pemerintahan, sebelum akhirnya kembali bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengalaman berpindah dari pemerintah menuju luar pemerintahan dan kembali masuk ke kabinet disebut AHY sebagai bagian dari perjalanan politik yang harus membuat kader memahami bahwa posisi kekuasaan dapat berubah.
“Menurut penulis, pesan mengenai batas kekuasaan menjadi relevan karena partai politik sering diuji bukan ketika sedang berada di luar pemerintahan, tetapi ketika memiliki akses terhadap jabatan, kebijakan, dan fasilitas negara.”
Pemilu Disebut sebagai Milik Rakyat
AHY kemudian menghubungkan pembicaraan mengenai era SBY dengan penyelenggaraan pemilu.
Menurut dia, pemilu pada dasarnya merupakan milik masyarakat. Setiap warga yang memenuhi ketentuan mempunyai hak untuk memilih maupun dipilih tanpa mendapatkan tekanan atau hambatan yang tidak semestinya.
Prinsip tersebut membuat kemenangan dan kekalahan harus ditempatkan dalam kerangka penerimaan terhadap pilihan masyarakat.
AHY menyebut pihak yang menang seharusnya menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Sementara pihak yang kalah harus menghormati kehendak pemilih.
Pernyataan itu membawa pengalaman Demokrat sendiri ke dalam pidato.
Partai Demokrat pernah memenangkan dua pemilihan presiden ketika SBY menjadi calon presiden. Namun, partai tersebut juga pernah mengalami penurunan perolehan suara dan menjalani periode di luar pemerintahan.
AHY meminta pengalaman menang dan kalah itu tidak mengubah sikap partai terhadap sistem demokrasi.
TNI Polri dan ASN Diminta Tetap Netral
Pembahasan mengenai pemilu kemudian dilanjutkan AHY dengan pesan kepada aparatur negara.
Ia secara khusus menyebut TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, aparatur sipil negara, dan unsur pemerintah lainnya harus mempertahankan profesionalitas serta netralitas ketika pemilu berlangsung.
Menurut AHY, seluruh institusi tersebut merupakan milik masyarakat sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Ia juga mengatakan fasilitas negara harus digunakan bagi kepentingan masyarakat, bukan aktivitas politik kekuasaan.
Netralitas menjadi penting karena aparatur negara memiliki kewenangan, fasilitas, jaringan, serta sumber daya yang tidak dimiliki peserta politik biasa.
Ketika fasilitas tersebut digunakan untuk menguntungkan satu pihak, persaingan menjadi tidak setara.
Karena itu, AHY meminta seluruh institusi negara menjaga ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara bebas.
SBY Pernah Menyatakan Presiden Tak Menentukan Hasil Pemilu
Pesan AHY mengenai netralitas juga mempunyai kaitan dengan sikap yang pernah disampaikan SBY menjelang berakhirnya pemerintahannya.
Pada Juli 2014, ketika hasil pemilihan presiden masih menjadi perhatian besar masyarakat, SBY menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan menentukan hasil pemilu.
Ia menyatakan kewenangan penyelenggaraan dan penetapan hasil berada di tangan Komisi Pemilihan Umum. Apabila terdapat perselisihan hasil, penyelesaiannya berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.
SBY saat itu juga mengatakan dirinya bertanggung jawab secara moral untuk memastikan proses pemilihan berlangsung damai dan demokratis hingga pergantian kepemimpinan pada 20 Oktober 2014.
Beberapa bulan kemudian, pemerintahan lama dan pemerintahan terpilih melakukan proses peralihan sebelum Jokowi resmi mengambil alih tanggung jawab sebagai presiden.
Bagian sejarah inilah yang kini kembali digunakan AHY untuk memperkuat pesannya kepada kader Demokrat.
Demokrat Kini Berada di Pemerintahan Prabowo
Pidato tersebut menarik karena disampaikan ketika Partai Demokrat bukan berada di luar pemerintahan.
AHY sendiri menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Demokrat juga menempatkan sejumlah kader dalam pemerintahan.
AHY menegaskan partainya akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada saat bersamaan, ia meminta kader tidak menutup mata terhadap persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Posisi tersebut membuat Demokrat harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus.
Sebagai bagian dari pemerintah, kader partai mempunyai kewajiban membantu program Presiden Prabowo berjalan baik. Sebagai partai politik, Demokrat tetap perlu mendengar kritik masyarakat dan menyampaikannya melalui saluran pemerintahan maupun parlemen.
AHY sebelumnya juga mengatakan posisi politik dapat berubah, tetapi komitmen terhadap demokrasi tidak boleh ikut berubah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat pada awal September.
AHY Ingatkan Kader Tidak Hanya Mengejar Jabatan
Dalam pidatonya, AHY berusaha menggeser ukuran keberhasilan politik dari sekadar jumlah kursi dan jabatan menuju perubahan yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai perjuangan politik harus diuji melalui kehidupan rakyat. Tingginya posisi seseorang atau besarnya kekuasaan sebuah partai tidak cukup apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari hari.
Pada rangkaian peringatan 25 tahun Demokrat, AHY juga menyoroti tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, termasuk kenaikan biaya hidup, kesulitan mendapatkan pekerjaan layak, serta tekanan terhadap daya beli kelas menengah dan pelaku usaha kecil.
Partai politik karena itu diminta tidak hanya hadir ketika membutuhkan suara.
Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata serta kesediaan mendengar persoalan di tingkat bawah.
Pesan tersebut juga berkaitan dengan perjalanan Demokrat yang pernah memperoleh dukungan besar pada era SBY, kemudian mengalami perubahan posisi elektoral dalam pemilu berikutnya.
Tiga Agenda Besar Demokrat Kembali Ditekankan
Dalam rangkaian ulang tahun ke 25, Demokrat telah menetapkan tiga agenda yang menjadi garis perjuangannya, yaitu memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.
AHY pertama kali menjelaskan tiga agenda itu ketika membuka rangkaian peringatan ulang tahun partai pada Juli 2026.
Pada bidang ekonomi, Demokrat ingin pertumbuhan menghasilkan pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Partai juga menempatkan usaha kecil serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian yang perlu memperoleh perhatian dalam kebijakan ekonomi.
Agenda kedua berhubungan dengan keadilan dan penegakan hukum.
AHY menilai masyarakat membutuhkan aturan yang berlaku setara tanpa membedakan nama, jabatan, kekayaan, maupun kedekatan seseorang dengan penguasa.
Agenda ketiga adalah menjaga demokrasi, termasuk memastikan pemilu berlangsung bebas dan aparatur negara mempertahankan netralitasnya.
Kader Demokrat Dilarang Minta Perlakuan Istimewa
Pesan tentang kekuasaan kemudian diperluas AHY menuju persoalan hukum.
Ia mengingatkan kader Demokrat bahwa setiap warga harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Karena itu, kader partai tidak boleh meminta perlakuan khusus ketika tersangkut persoalan hukum.
AHY juga meminta kader tidak membela seseorang yang salah hanya karena mempunyai hubungan politik atau pertemanan.
Sebaliknya, seseorang yang berada pada kubu berbeda tidak boleh diserang ketika berada pada posisi yang benar.
Pernyataan tersebut menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu ukuran yang harus dijaga bahkan ketika sebuah partai berada di dalam pemerintahan.
Bagi Demokrat, sikap tersebut menjadi bagian dari agenda keadilan yang selama beberapa bulan terakhir terus disampaikan kepada kader.
“Menurut penulis, seruan kesetaraan hukum baru memiliki nilai ketika diterapkan kepada orang terdekat. Ujian sebuah partai bukan hanya keberanian mengkritik lawan, tetapi juga kesediaannya menerima proses hukum ketika menyentuh kelompok sendiri.”
Pengalaman Sepuluh Tahun Tidak Diminta untuk Disalin Seluruhnya
Ajakan belajar dari pemerintahan SBY tidak berarti seluruh kebijakan antara 2004 sampai 2014 harus diterapkan kembali tanpa perubahan.
Tantangan pemerintahan pada 2026 berbeda dengan keadaan satu atau dua dekade sebelumnya.
Teknologi berubah, struktur ekonomi bergerak, kebutuhan lapangan kerja berkembang, persaingan global semakin kuat, sementara pola komunikasi politik juga mengalami perubahan besar.
Pelajaran yang ditekankan AHY dalam pidato 5 September lebih berhubungan dengan etika kekuasaan serta pergantian kepemimpinan.
Pemerintah yang sedang berkuasa mempunyai kesempatan menjalankan program selama periode yang telah diberikan konstitusi. Setelah waktunya selesai, pilihan dikembalikan kepada masyarakat melalui mekanisme pemilu.
Prinsip tersebut pula yang AHY gunakan untuk mengingatkan kader bahwa sebuah kemenangan politik tidak pernah bersifat permanen.
Peralihan 2014 Memang Dipersiapkan Sebelum Pelantikan
Dokumen Sekretariat Negara menunjukkan pemerintahan SBY telah membicarakan proses peralihan sebelum 20 Oktober 2014.
Pada September 2014, SBY menjelaskan tanggung jawab pemerintahan tetap sepenuhnya berada di tangannya sampai Presiden terpilih mengucapkan sumpah.
Setelah sumpah dilakukan pada 20 Oktober, tanggung jawab tersebut beralih kepada Jokowi.
Menjelang hari terakhir pemerintahannya, SBY juga menyampaikan harapan agar pergantian kepemimpinan secara damai menjadi tradisi dari satu presiden kepada presiden berikutnya.
Pada 20 Oktober 2014, SBY turut menyerahkan arsip pemerintahannya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bagian dari pertanggungjawaban administrasi pemerintahan.
Rangkaian tersebut menjadi salah satu dasar ketika AHY menyebut periode pemerintahan ayahnya layak dipelajari dalam urusan pergantian kekuasaan.
Demokrat Ingin Tetap Dekat dengan Rakyat Saat Berkuasa
AHY juga meminta kader memahami bahwa keberadaan Demokrat dalam pemerintahan tidak boleh membuat partai kehilangan hubungan dengan masyarakat.
Dalam Sarasehan 25 Tahun Demokrat, ia mengatakan kekuatan moral sebuah partai akan berkurang ketika partai mulai meninggalkan rakyat. Karena itu, masukan dan kritik harus tetap diterima meskipun Demokrat saat ini berada di dalam pemerintahan.
Sikap tersebut kemudian dibawa ke pidato ulang tahun partai.
Kader diminta mendukung program yang berjalan baik, membantu memperbaiki kebijakan yang belum berjalan sesuai harapan, serta memastikan program pemerintah benar benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
Bagi AHY, berada di dalam pemerintahan tidak berarti setiap persoalan harus dianggap sudah selesai.
Ia justru meminta partainya mempertahankan kemampuan melihat keadaan masyarakat secara langsung.
Peringatan 25 Tahun Menjadi Ruang Refleksi Politik Demokrat
Partai Demokrat memasuki usia 25 tahun dengan posisi yang berbeda dibandingkan satu dekade sebelumnya.
Setelah berada di luar pemerintahan selama sekitar sepuluh tahun, Demokrat kini kembali menjadi bagian dari kabinet. AHY juga memegang jabatan strategis sebagai menteri koordinator dan tetap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Kehadiran SBY dalam peringatan ulang tahun partai semakin memperkuat pembicaraan mengenai perjalanan Demokrat sejak berdiri, memimpin pemerintahan, mengalami kekalahan, berada di luar kekuasaan, hingga kembali masuk ke pemerintahan.
AHY menggunakan perjalanan tersebut untuk meminta kader tidak menganggap jabatan sebagai tujuan terakhir politik.
Pemilu berikutnya akan kembali menjadi tempat masyarakat memberikan penilaian. Karena itu, pesan yang dibawa AHY dari pengalaman pemerintahan SBY bukan hanya mengenai bagaimana memenangkan kekuasaan, melainkan bagaimana meninggalkannya ketika periode yang diberikan rakyat telah selesai serta tetap menghormati sistem demokrasi setelah posisi politik berubah.
