Bahasa Perancis dan Portugis Wajib di Sekolah, Sudah Siapkah Indonesia? Wacana menjadikan bahasa Perancis dan Portugis sebagai pelajaran wajib di sekolah kembali membuka perdebatan besar dalam dunia pendidikan nasional. Gagasan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan agar sekolah di Indonesia mulai mengajarkan bahasa Perancis dan Portugis. Dari sisi hubungan luar negeri, dua bahasa itu punya nilai penting karena berkaitan dengan kerja sama Indonesia bersama Perancis dan Brasil. Namun dari sisi ruang kelas, pertanyaannya jauh lebih rumit.
Sekolah bukan hanya tempat menambah mata pelajaran. Di dalamnya ada guru, siswa, kurikulum, jam belajar, buku ajar, laboratorium bahasa, anggaran, dan perbedaan kemampuan antarwilayah. Karena itu, rencana besar seperti ini tidak cukup dilihat dari semangat diplomasi. Pemerintah perlu menjawab kesiapan nyata di lapangan sebelum bahasa Perancis dan Portugis benar benar menjadi kewajiban di semua jenjang.
Instruksi Presiden Membuat Sekolah Menjadi Sorotan
Pernyataan Presiden Prabowo soal bahasa Perancis disampaikan dalam kunjungan kenegaraan di Paris. Ia menyebut sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis karena melihat perkembangan dunia. Pernyataan itu langsung menjadi bahan pembahasan publik karena menyentuh seluruh jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga menengah.
Sebelumnya, Presiden juga pernah menyampaikan keinginan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah Indonesia. Alasan yang disampaikan berkaitan dengan pentingnya hubungan Indonesia dan Brasil. Brasil adalah negara besar di Amerika Latin, memiliki populasi besar, kekuatan ekonomi, serta peluang kerja sama di berbagai bidang.
Dua pernyataan itu membuat publik bertanya apakah bahasa Perancis dan Portugis akan masuk sebagai mata pelajaran wajib, pilihan, program khusus, atau ekstrakurikuler. Perbedaan status ini penting karena konsekuensinya tidak sama. Jika wajib, semua sekolah harus menyediakan guru, jam pelajaran, bahan ajar, dan sistem penilaian. Jika pilihan, sekolah dapat menyesuaikan kemampuan masing masing.
Kemendikdasmen Masih Membahas di Internal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum langsung menetapkan keputusan teknis. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyatakan pembahasan masih dilakukan di internal kementerian. Pemerintah juga masih menunggu arahan lanjutan untuk menentukan bagaimana rencana ini dijalankan.
Sikap hati hati tersebut dapat dipahami. Mengubah struktur pelajaran di sekolah bukan perkara singkat. Kementerian harus menghitung jumlah guru, kesiapan sekolah, buku ajar, kurikulum, pelatihan, dan biaya. Selain itu, perubahan harus disesuaikan dengan aturan pendidikan yang berlaku.
Jika kebijakan diputuskan terlalu cepat, sekolah bisa kebingungan. Kepala sekolah tidak tahu dari mana mencari guru. Guru yang ada bisa mendapat tambahan beban. Siswa harus menambah jam belajar. Orang tua juga akan bertanya apakah pelajaran baru ini benar benar dibutuhkan untuk anak mereka.
Masalah Guru Menjadi Titik Paling Berat
Persoalan terbesar dalam rencana bahasa Perancis dan Portugis wajib di sekolah adalah ketersediaan guru. Bahasa Inggris saja masih menghadapi tantangan pemerataan guru, terutama di daerah. Jika dua bahasa asing baru dijadikan kewajiban luas, kebutuhan tenaga pengajar akan bertambah besar.
Bahasa Perancis memang sudah diajarkan di sebagian sekolah, terutama di SMA, madrasah, dan sekolah tertentu yang memiliki pilihan bahasa asing. Namun sebarannya tidak merata. Di kota besar, guru bahasa Perancis mungkin lebih mudah ditemukan. Di daerah terpencil, mencari satu guru saja bisa menjadi persoalan serius.
Bahasa Portugis jauh lebih menantang. Jumlah guru bahasa Portugis di sekolah Indonesia belum banyak. Program studi dan pusat pembelajaran bahasa Portugis juga tidak sebanyak bahasa Inggris, Arab, Jepang, Mandarin, atau Jerman. Jika pemerintah ingin memperluasnya, pelatihan guru harus menjadi prioritas pertama.
“Sebuah bahasa tidak bisa diwajibkan hanya lewat pernyataan. Ia membutuhkan guru yang menguasai bahasa, metode mengajar, dan kesiapan ruang kelas.”
Sekolah Negeri dan Swasta Tidak Punya Kemampuan Sama
Indonesia memiliki ribuan sekolah dengan kondisi yang berbeda. Ada sekolah besar dengan laboratorium bahasa, perpustakaan baik, akses internet, dan guru beragam. Namun ada pula sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, guru tetap, alat belajar, dan akses digital. Membuat kewajiban seragam untuk semua sekolah dapat menimbulkan ketimpangan baru.
Sekolah negeri di kota besar mungkin dapat menyesuaikan lebih cepat. Sekolah swasta menengah atas yang kuat secara finansial juga bisa mencari guru tambahan. Namun sekolah kecil, sekolah di daerah, dan sekolah swasta menengah ke bawah dapat menghadapi beban yang lebih berat.
Jika aturan dibuat tanpa tahapan, sekolah yang paling siap akan maju lebih cepat, sedangkan sekolah yang kurang siap hanya menjalankan formalitas. Akibatnya, siswa di satu daerah mendapat pembelajaran bahasa yang baik, sementara siswa di daerah lain hanya mendapat pelajaran seadanya. Perbedaan ini dapat memperlebar jurang mutu pendidikan.
Kurikulum Sudah Padat
Kritik lain yang muncul adalah kepadatan kurikulum. Siswa Indonesia sudah mempelajari banyak mata pelajaran. Selain pelajaran utama seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan agama, PPKn, seni, olahraga, dan bahasa Inggris, mereka juga menghadapi berbagai tugas, asesmen, serta kegiatan sekolah lain.
Menambah bahasa Perancis dan Portugis sebagai mata pelajaran wajib berarti menambah waktu belajar. Jika jam sekolah tidak diperpanjang, mata pelajaran lain harus dikurangi. Jika jam sekolah diperpanjang, siswa dan guru bisa semakin lelah. Pilihan mana pun memerlukan perhitungan matang.
Bahasa asing memang penting, tetapi pembelajaran bahasa membutuhkan waktu dan latihan rutin. Tidak cukup hanya satu jam seminggu lalu siswa diharapkan mampu berkomunikasi. Jika jam pelajaran terlalu sedikit, hasilnya bisa dangkal. Jika jam pelajaran cukup banyak, jadwal sekolah harus dirombak.
Bahasa Inggris Masih Perlu Diperkuat
Sebelum menambah bahasa asing baru, banyak pihak meminta pemerintah memperkuat kemampuan dasar siswa terlebih dahulu. Bahasa Inggris masih menjadi tantangan besar di banyak sekolah. Padahal bahasa Inggris menjadi bahasa internasional utama dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, dan pendidikan tinggi.
Kementerian sebelumnya juga menyiapkan penguatan bahasa Inggris sejak SD. Bahasa Inggris disebut akan mulai diajarkan dari kelas 3 SD pada 2027, dengan pelatihan guru pada 2026. Ini saja sudah membutuhkan persiapan besar. Jika pada saat yang sama Perancis dan Portugis ikut dikejar sebagai kewajiban, tenaga dan anggaran pendidikan bisa terbagi.
Pemerintah perlu menentukan urutan prioritas. Menguasai banyak bahasa memang baik, tetapi fondasi harus kuat. Siswa yang kemampuan bahasa Indonesia dan Inggrisnya belum baik dapat kesulitan jika langsung diberi dua bahasa baru tanpa metode yang tepat.
Bahasa Perancis Punya Alasan Diplomatik
Bahasa ini digunakan di Perancis, sebagian Kanada, Belgia, Swiss, sejumlah negara Afrika, serta berbagai forum internasional. Dalam hubungan diplomasi, kebudayaan, pendidikan, mode, kuliner, pariwisata, dan organisasi multilateral, bahasa Perancis tetap memiliki nilai tinggi.
Indonesia juga memiliki hubungan panjang dengan Perancis. Kerja sama pertahanan, pendidikan, riset, teknologi, kebudayaan, dan ekonomi terus berkembang. Dalam kerangka itu, kemampuan bahasa Perancis dapat membuka peluang bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi, mengikuti pertukaran, atau bekerja di sektor yang memiliki hubungan dengan negara berbahasa Perancis.
Namun alasan diplomatik belum otomatis cukup untuk menjadikannya wajib di semua sekolah. Perlu ada pemetaan kebutuhan. Apakah semua siswa membutuhkan bahasa Perancis, atau cukup siswa di sekolah tertentu yang memiliki minat dan jalur akademik terkait. Jawaban inilah yang harus dibuktikan lewat kajian pendidikan.
Bahasa Portugis Berkaitan dengan Brasil dan Dunia Lusofon
Bahasa ini digunakan di Brasil, Portugal, Angola, Mozambik, Timor Leste, dan sejumlah negara lain. Brasil sebagai negara besar memiliki hubungan ekonomi dan politik yang semakin menarik bagi Indonesia. Dari sisi kawasan, Timor Leste juga dekat secara geografis dan historis dengan Indonesia.
Jika dipelajari dengan baik, bahasa Portugis dapat memberi peluang baru di bidang diplomasi, perdagangan, energi, olahraga, kebudayaan, dan pendidikan. Brasil memiliki pasar besar, kekuatan pertanian, industri, serta peran penting di kelompok negara berkembang. Bagi Indonesia, membuka lebih banyak akses bahasa dapat memperluas kerja sama.
Tetapi seperti bahasa Perancis, perlu dibedakan antara kebutuhan strategis negara dan kewajiban bagi seluruh siswa. Tidak semua sekolah memiliki kebutuhan yang sama. Sekolah di daerah perbatasan Timor, misalnya, mungkin memiliki alasan lebih kuat mempelajari Portugis dibanding sekolah di daerah lain yang lebih membutuhkan bahasa asing berbeda.
Bahasa Asing Pilihan Bisa Menjadi Jalan Tengah
Banyak pengamat pendidikan menyarankan agar bahasa Perancis dan Portugis tidak langsung diwajibkan untuk semua sekolah. Jalan tengah yang lebih realistis adalah menjadikannya bahasa asing pilihan, program khusus, atau ekstrakurikuler. Dengan cara itu, sekolah yang siap dapat memulai lebih dulu, sementara sekolah lain tidak dipaksa sebelum memiliki guru dan sarana.
Model pilihan sudah dikenal dalam kurikulum bahasa asing. Sejumlah sekolah telah menyediakan bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, Jerman, dan Perancis sebagai pilihan. Skema ini membuat siswa dapat memilih bahasa sesuai minat, kebutuhan studi, atau arah pekerjaan yang ingin mereka tempuh.
Bahasa Portugis juga dapat masuk melalui jalur serupa. Pemerintah bisa membuka proyek percontohan di sekolah tertentu, terutama sekolah yang memiliki kerja sama internasional, kawasan wisata, daerah dekat Timor Leste, atau sekolah dengan kesiapan guru. Setelah hasilnya terlihat, barulah cakupan diperluas secara bertahap.
DPR Minta Pemetaan dan Penjelasan
Komisi X DPR ikut menyoroti rencana ini. Salah satu perhatian utamanya adalah pemetaan guru dan kesiapan sekolah. DPR menilai kementerian perlu menjelaskan tujuan, tahapan pelaksanaan, ketersediaan tenaga pendidik, kurikulum, serta manfaat bagi peserta didik.
Sikap DPR penting karena kebijakan pendidikan menyangkut anggaran dan pengawasan. Jika pemerintah ingin menambah mata pelajaran wajib, konsekuensi biaya harus jelas. Pelatihan guru, buku, modul digital, laboratorium bahasa, dan penilaian membutuhkan dana. Tidak cukup hanya memberi perintah kepada sekolah.
DPR juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak hanya dilihat sebagai bagian dari agenda hubungan luar negeri. Sekolah membutuhkan perencanaan yang lebih teknis. Keinginan diplomatik harus diterjemahkan menjadi kesiapan di kelas, bukan sekadar jargon yang sulit dijalankan.
P2G Menolak Jika Langsung Diwajibkan
Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyampaikan kritik keras terhadap wacana wajib belajar bahasa Perancis dan Portugis. Organisasi guru ini menilai kebijakan tersebut dapat menambah beban kurikulum bagi murid dan guru. P2G juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar.
P2G mengusulkan agar bahasa Perancis dan Portugis lebih dulu dikembangkan melalui ekstrakurikuler atau klub bahasa bagi siswa yang berminat. Saran ini berangkat dari pertimbangan bahwa minat dan kebutuhan siswa tidak sama. Dengan klub bahasa, sekolah dapat menguji minat tanpa menambah beban formal pada semua peserta didik.
Kritik P2G layak diperhatikan karena guru berada di barisan depan pelaksanaan kebijakan. Mereka yang akan mengajar, membuat perangkat pembelajaran, menilai siswa, dan menghadapi pertanyaan orang tua. Jika guru tidak siap, kebijakan yang terdengar baik dapat menjadi beban tambahan.
“Kebijakan bahasa asing harus dimulai dari kesiapan guru. Tanpa guru yang cukup, pelajaran baru hanya akan menjadi tulisan indah di dokumen sekolah.”
Lab Bahasa dan Bahan Ajar Tidak Bisa Disiapkan Seketika
Selain guru, sarana pembelajaran juga menjadi persoalan. Bahasa asing idealnya diajarkan dengan mendengar, berbicara, menulis, dan latihan interaktif. Untuk itu, sekolah membutuhkan perangkat audio, bahan ajar, akses media, buku, modul, dan latihan percakapan.
Laboratorium bahasa bukan syarat mutlak, tetapi sangat membantu. Di sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut, guru harus kreatif memakai perangkat sederhana. Masalahnya, tidak semua sekolah memiliki internet stabil, speaker, proyektor, atau perangkat digital yang memadai.
Bahan ajar juga harus disusun dengan tepat. Siswa SD tidak bisa diberi materi yang sama dengan SMA. Siswa pemula membutuhkan pengenalan bunyi, kosakata dasar, kalimat sederhana, dan kegiatan menyenangkan. Jika materi terlalu berat, siswa cepat kehilangan minat.
Pelatihan Guru Membutuhkan Waktu
Mencetak guru bahasa asing bukan proses singkat. Guru tidak hanya harus bisa berbicara dalam bahasa tersebut, tetapi juga memahami metode mengajar, psikologi siswa, penilaian, dan kurikulum. Pelatihan singkat beberapa minggu tidak cukup jika targetnya pembelajaran bermutu.
Untuk bahasa Perancis, Indonesia memiliki basis lebih baik dibanding Portugis karena sudah ada guru dan program studi di sejumlah perguruan tinggi. Namun jumlah dan sebarannya tetap perlu dihitung. Untuk Portugis, kebutuhan pelatihan bisa lebih besar karena basis pengajar lebih terbatas.
Pemerintah dapat bekerja sama dengan kedutaan, lembaga bahasa, perguruan tinggi, dan organisasi internasional. Namun kerja sama tersebut harus disusun sebagai program jangka menengah, bukan reaksi cepat setelah pernyataan politik. Sekolah membutuhkan kepastian kapan guru tersedia dan bagaimana mereka dibina.
Jangan Abaikan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
Di tengah wacana bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak boleh tersisih. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan alat utama pembelajaran nasional. Kemampuan literasi siswa dalam bahasa Indonesia masih perlu terus diperkuat. Jika siswa belum mampu memahami bacaan dengan baik, menambah bahasa asing dapat menjadi beban yang sulit.
Bahasa daerah juga memiliki posisi penting dalam identitas kebudayaan. Banyak daerah menghadapi penurunan penggunaan bahasa lokal di kalangan anak muda. Sekolah sering menjadi ruang terakhir untuk mengenalkan bahasa daerah secara terarah.
Karena itu, kebijakan bahasa perlu seimbang. Bahasa asing memberi akses global, bahasa Indonesia memberi fondasi berpikir dan kebangsaan, sedangkan bahasa daerah menjaga akar budaya. Ketiganya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diatur agar tidak saling menekan ruang belajar.
Sekolah Perlu Diberi Ruang Menyesuaikan
Jika rencana ini dilanjutkan, pemerintah sebaiknya memberi ruang penyesuaian kepada sekolah. Tidak semua sekolah harus mulai di tahun yang sama. Sekolah yang sudah memiliki guru dapat memulai lebih awal. Sekolah yang belum siap dapat mengikuti setelah mendapat pelatihan dan sarana.
Penerapan bertahap juga memberi waktu untuk menguji model pembelajaran. Pemerintah dapat memilih sejumlah sekolah percontohan di kota besar, daerah wisata, kawasan perbatasan, dan sekolah yang punya kemitraan internasional. Dari sana, kementerian dapat menilai apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
Pendekatan bertahap akan lebih aman daripada kewajiban serentak. Pendidikan bukan lomba cepat. Yang dibutuhkan adalah mutu pembelajaran yang benar benar dirasakan siswa, bukan sekadar jumlah mata pelajaran di jadwal.
Orang Tua Berhak Mendapat Penjelasan
Orang tua juga menjadi pihak penting dalam rencana ini. Mereka perlu tahu mengapa anak harus mempelajari bahasa Perancis atau Portugis, apa manfaatnya, berapa jam belajarnya, dan apakah akan memengaruhi beban tugas. Tanpa penjelasan, orang tua bisa melihatnya sebagai tambahan yang tidak jelas arah.
Komunikasi publik harus dibuat sederhana. Pemerintah perlu menjelaskan apakah bahasa tersebut wajib, pilihan, ekstrakurikuler, atau program khusus. Jika wajib, kapan dimulai dan siapa gurunya. Jika pilihan, sekolah mana yang akan menjalankan dan bagaimana siswa memilih.
Kejelasan akan mengurangi salah paham. Saat ini, istilah wajib sudah memicu banyak kekhawatiran. Padahal kementerian masih membahas teknisnya. Pemerintah perlu memberi pembaruan resmi secara berkala agar publik tidak hanya memperoleh informasi dari potongan pernyataan.
Kesiapan Menjadi Kata Kunci
Bahasa Perancis dan Portugis dapat memberi nilai tambah bagi pelajar Indonesia jika diajarkan dengan baik. Keduanya membuka pintu ke negara, budaya, pendidikan, dan kerja sama internasional yang luas. Namun nilai tambah itu baru terasa jika pembelajaran dilakukan oleh guru yang kompeten, dengan materi sesuai usia, sarana memadai, serta tujuan yang jelas.
Rencana ini tidak harus ditolak mentah mentah, tetapi juga tidak boleh diterapkan terburu buru. Pemerintah perlu membuktikan kesiapan guru, kurikulum, anggaran, sarana, dan peta penerapan. Jika belum siap, jalur pilihan dan ekstrakurikuler dapat menjadi tahap awal yang lebih masuk akal.
Sekolah Indonesia sudah membawa banyak beban pembelajaran. Menambah bahasa asing tanpa persiapan dapat membuat ruang kelas semakin padat. Sebaliknya, menyiapkan program bahasa asing dengan rapi dapat memberi peluang baru bagi siswa. Di antara dua pilihan itu, pekerjaan terbesar pemerintah adalah memastikan kebijakan lahir dari kebutuhan pendidikan, bukan hanya dari semangat diplomasi sesaat.
