Buruh Padati DPR Saat May Day 2026, Tuntutan Menguat di Senayan Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 tidak hanya berlangsung di kawasan Monumen Nasional. Ribuan buruh juga memadati area depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Massa datang dari berbagai elemen serikat pekerja, termasuk Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK. Aksi ini membawa tuntutan utama agar DPR dan pemerintah segera membahas RUU Ketenagakerjaan baru yang dinilai harus lebih berpihak kepada pekerja.
Massa Buruh Mulai Berdatangan ke Depan DPR
Kawasan depan Gedung DPR RI mulai dipadati massa sejak menjelang siang. Mereka datang secara bertahap menggunakan bus, sepeda motor, dan kendaraan rombongan. Di antara kerumunan, terlihat bendera organisasi, spanduk, poster, serta mobil komando yang menjadi pusat orasi. Aksi tersebut menjadi ruang bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada lembaga legislatif.
Pantauan lapangan yang dilaporkan Kumparan menyebut massa mulai berdatangan sekitar pukul 10.25 WIB, lalu jumlah peserta terus bertambah hingga siang. Pada pukul 14.00 WIB, massa dari KASBI disebut mulai tiba dalam jumlah besar dan langsung menyampaikan aspirasi melalui orasi dari mobil komando.
KASBI dan GEBRAK Pilih Aksi di Senayan
KASBI dan GEBRAK memilih menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, berbeda dari sebagian kelompok buruh lain yang mengikuti kegiatan May Day Fiesta di Monas. Pilihan lokasi ini tidak lepas dari sasaran tuntutan mereka, yaitu DPR sebagai lembaga yang memiliki wewenang membahas undang undang.
Ketua Umum KASBI Sunarno menyampaikan bahwa kondisi perburuhan masih membutuhkan perubahan serius. Ia menilai DPR dan pemerintah perlu melakukan pembaruan kebijakan ketenagakerjaan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang Undang Cipta Kerja.
Massa Disebut Mencapai Sekitar 10.000 Orang
Sunarno menyebut massa yang tergabung dalam aksi KASBI dan GEBRAK di depan DPR mencapai sekitar 10.000 orang. Peserta datang dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Jumlah besar ini membuat kawasan Jalan Gatot Subroto di sekitar kompleks parlemen menjadi pusat perhatian aparat keamanan dan pengguna jalan.
Kehadiran massa dalam jumlah besar menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi perhatian kuat di kalangan pekerja. Tuntutan mereka tidak hanya berkaitan dengan upah, tetapi juga status kerja, jaminan sosial, pesangon, jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja kontrak maupun alih daya.
Jalan Depan DPR Ditutup untuk Kendaraan
Padatnya massa membuat aparat menutup ruas jalan di depan Gedung DPR RI untuk kendaraan umum. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan bertahap agar kepadatan tidak meluas. Petugas keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi aksi, sementara kendaraan diarahkan melalui jalur alternatif.
RRI melaporkan bahwa ruas jalan di depan Gedung DPR ditutup dan kendaraan yang hendak melintas dialihkan melalui gerbang tol dalam kota serta keluar di kawasan Slipi. Penutupan dilakukan seiring meningkatnya jumlah massa aksi buruh di kawasan tersebut.
Rekayasa Lalu Lintas Dilakukan Bertahap
Pengaturan lalu lintas tidak dilakukan sekaligus, tetapi mengikuti perkembangan jumlah massa. Saat peserta aksi makin banyak, penutupan jalan menjadi pilihan untuk menjaga keselamatan peserta, aparat, dan pengguna jalan lain.
Kebijakan ini lazim dilakukan dalam aksi massa berskala besar. Jalan depan DPR merupakan salah satu titik yang sangat sensitif karena berada di jalur padat kendaraan. Tanpa pengaturan arus, kerumunan massa dan kendaraan umum dapat saling bertemu di ruang yang sama.
Aparat Berjaga di Sekitar Lokasi
Aparat kepolisian terlihat berada di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI. Mereka mengatur lalu lintas, menjaga akses masuk kawasan parlemen, serta memastikan aksi tetap berjalan tertib. Hingga berita dilaporkan RRI, kegiatan disebut berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.
Kehadiran petugas juga penting untuk mengantisipasi gesekan di tengah massa yang besar. Dalam aksi perburuhan, situasi lapangan bisa berubah cepat jika komunikasi buruk atau arus lalu lintas tidak diatur dengan baik. Karena itu, koordinasi antara koordinator aksi, aparat, dan petugas lapangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban.
DPR Terima Perwakilan Buruh
Sebelum aksi besar berlangsung di depan gedung, perwakilan buruh lebih dulu diterima pimpinan DPR. Audiensi berlangsung di kompleks parlemen dan menjadi ruang awal penyampaian aspirasi secara resmi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa termasuk pimpinan yang menerima perwakilan buruh.
Antara melaporkan bahwa Dasco bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPR menerima audiensi aliansi GEBRAK di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI. Hadir pula Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari, dan anggota Komisi IX Obon Tabroni.
Buruh Minta Dilibatkan dalam Pembahasan UU
Dalam audiensi tersebut, buruh menyampaikan permintaan agar mereka dilibatkan dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Mereka menilai aturan baru harus dibuat dengan mendengar langsung suara pekerja, bukan hanya disusun dari sudut pandang pemerintah dan pengusaha.
Detik melaporkan bahwa salah satu perwakilan GEBRAK, Sunarno, meminta DPR segera membahas Undang Undang Ketenagakerjaan yang pro buruh dengan melibatkan unsur serikat buruh. Aspirasi yang disampaikan juga mencakup sistem upah nasional dan kesejahteraan pekerja sopir online.
Dasco Sebut Buruh Bisa Beri Masukan
Dasco menyampaikan bahwa masukan dari buruh diperlukan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Antara melaporkan Dasco mengajak serikat buruh memberikan masukan agar aturan yang dihasilkan nantinya lebih komprehensif.
Dalam laporan lain, Dasco menyebut pemerintah dan DPR menargetkan Undang Undang Ketenagakerjaan baru rampung paling lambat akhir tahun. Ia juga menyatakan materi awal pembahasan akan sangat bergantung pada aspirasi yang disiapkan oleh kelompok buruh.
RUU Ketenagakerjaan Jadi Tuntutan Utama
Tuntutan paling kuat dalam aksi May Day 2026 di depan DPR adalah percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Buruh menilai aturan baru dibutuhkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang Undang Cipta Kerja. Mereka ingin regulasi ketenagakerjaan memberi kepastian terhadap upah, status hubungan kerja, pesangon, serta perlindungan bagi pekerja.
Sunarno menyebut kedatangan buruh ke DPR bertujuan mendesak pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru dengan melibatkan serikat buruh. Menurutnya, hal itu berkaitan langsung dengan hak normatif pekerja, mulai dari sistem pengupahan, pesangon, sampai status hubungan kerja.
Buruh Menyoroti Sistem Upah
Sistem upah menjadi salah satu isu yang terus disuarakan. Buruh menilai masih ada perbedaan upah yang terlalu lebar antarwilayah. Mereka juga menilai banyak pekerja belum mendapat penghasilan yang sepadan dengan beban kerja, jam kerja, dan kebutuhan hidup.
KASBI dalam aksi tersebut menuntut reformasi sistem pengupahan secara menyeluruh dan penghapusan disparitas upah antarwilayah. RRI mencatat tuntutan tersebut menjadi salah satu pesan yang dibawa massa dalam aksi May Day 2026 di depan DPR.
Alih Daya Masih Jadi Keluhan Besar
Selain upah, buruh juga menuntut penghapusan sistem outsourcing atau alih daya. Mereka menilai sistem tersebut membuat pekerja berada dalam posisi rentan karena hubungan kerja tidak selalu memberi kepastian. Pekerja alih daya sering menghadapi situasi kontrak pendek, jaminan kerja lemah, dan sulit memperjuangkan hak.
Kumparan melaporkan Sunarno menyebut tuntutan lain yang dibawa massa antara lain pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, pembentukan undang undang ketenagakerjaan, reformasi sistem pengupahan, serta penghapusan outsourcing.
Isu Pekerja Kontrak dan Jaminan Sosial Muncul di Orasi
Aksi di depan DPR juga menyoroti kondisi pekerja kontrak, harian lepas, magang, dan pekerja yang tidak mendapat perlindungan jaminan sosial secara layak. Massa menilai pola kerja yang tidak pasti membuat buruh sulit merencanakan hidup dengan tenang.
Sunarno menyebut masih ada pelanggaran upah, ketidakpastian kerja, status kontrak, outsourcing, harian lepas, hingga magang. Ia juga menyinggung BPJS Ketenagakerjaan yang disebut belum diberlakukan secara merata dan jam kerja panjang yang tidak selalu dihitung lembur.
Jam Kerja Panjang Jadi Sorotan
Jam kerja menjadi salah satu keluhan yang sering muncul di kalangan buruh. Dalam banyak sektor, pekerja menghadapi target produksi, sistem tenggat, dan lembur yang tidak selalu dibayar sesuai aturan. Ketika jam kerja panjang tidak diikuti perlindungan, pekerja merasa kehilangan keseimbangan antara penghasilan dan kesehatan.
Aspirasi seperti ini membuat May Day tidak hanya menjadi peringatan simbolik. Bagi peserta aksi, tanggal 1 Mei menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan kerja yang mereka hadapi langsung di pabrik, gudang, kantor, jalan, dan tempat produksi lain.
Pekerja Platform Ikut Dibicarakan
Audiensi buruh di DPR juga menyinggung kesejahteraan pekerja sopir online. Isu ini penting karena pola kerja digital kini menjadi bagian besar dari pasar tenaga kerja. Pengemudi transportasi online, kurir, dan pekerja platform sering berada dalam posisi yang berbeda dari pekerja formal, tetapi tetap menghadapi tekanan biaya harian.
Masuknya isu pekerja platform dalam audiensi menunjukkan bahwa agenda ketenagakerjaan semakin luas. Buruh tidak lagi hanya identik dengan pekerja pabrik, tetapi juga pekerja jasa, media, kreatif, transportasi, dan sektor informal modern.
DPR Jadi Simbol Tekanan Politik Buruh
Pemilihan Gedung DPR sebagai lokasi aksi memberi pesan kuat. Buruh ingin tuntutan mereka tidak berhenti pada spanduk dan orasi, tetapi masuk ke ruang pembahasan undang undang. Mereka menilai perbaikan nasib pekerja membutuhkan keputusan politik yang jelas.
Kumparan melaporkan massa aksi datang dengan tujuan mendesak DPR segera membahas RUU Ketenagakerjaan baru, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan buruh, DPR harus membuka ruang partisipasi serikat pekerja sejak tahap penyusunan.
Aksi Jalanan dan Audiensi Berjalan Bersamaan
May Day 2026 di DPR memperlihatkan dua jalur penyampaian aspirasi. Di dalam gedung, perwakilan buruh bertemu pimpinan DPR. Di luar gedung, ribuan massa menyuarakan tuntutan melalui orasi. Dua jalur ini saling melengkapi karena suara massa memberi tekanan moral, sementara audiensi membuka ruang pembicaraan formal.
Model seperti ini sering dipakai dalam gerakan buruh. Mereka membutuhkan massa untuk menunjukkan kekuatan kolektif, tetapi juga membutuhkan perwakilan yang bisa menyampaikan rumusan tuntutan secara langsung kepada pembuat kebijakan.
Buruh Menuntut Pembahasan Tidak Tertutup
Salah satu pesan yang berulang adalah pelibatan serikat buruh. Mereka tidak ingin aturan ketenagakerjaan disusun tanpa mendengar pekerja. Tuntutan pelibatan ini muncul karena aturan ketenagakerjaan akan mengatur hubungan kerja, upah, jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan pekerja.
Jika pembahasan tertutup, buruh khawatir aturan baru kembali tidak menjawab persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, kehadiran mereka di depan DPR menjadi tekanan agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan terbuka dan menyerap suara lapangan.
Suasana Aksi Berlangsung Tertib
Di tengah keramaian besar, aksi di depan DPR dilaporkan berlangsung tertib. Massa membawa atribut organisasi dan menyampaikan tuntutan melalui orasi. Aparat berjaga, sementara akses jalan diatur untuk mengurangi kepadatan.
RRI mencatat kegiatan masih berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan. Petugas berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif, sementara ruas jalan di depan gedung DPR ditutup untuk kendaraan umum.
Mobil Komando Menjadi Pusat Orasi
Mobil komando menjadi titik utama penyampaian pesan. Dari atas kendaraan tersebut, orator menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan publik. Orasi juga menjadi cara menjaga massa tetap berada dalam satu garis komando.
Dalam aksi besar, mobil komando bukan hanya pengeras suara. Ia menjadi pusat koordinasi, tempat menyampaikan arahan, serta ruang komunikasi antara koordinator aksi dan peserta. Kehadirannya membantu aksi tetap terarah.
Atribut Organisasi Memenuhi Area Aksi
Bendera, spanduk, dan poster menjadi warna utama aksi di depan DPR. Atribut tersebut menampilkan identitas serikat pekerja, aliansi, serta tuntutan yang dibawa masing masing kelompok. Salah satu spanduk besar yang terlihat bertuliskan KASBI dengan tema May Day Bersama Rakyat.
Atribut seperti ini penting dalam gerakan buruh karena menunjukkan keterorganisasian peserta. Massa tidak hadir secara acak, tetapi datang membawa agenda, kelompok, dan pesan yang ingin disampaikan kepada DPR.
Tuntutan Buruh Mengarah ke Perlindungan Kerja Layak
Aksi May Day 2026 di depan DPR membawa pesan besar tentang kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Tuntutan itu lahir dari keresahan atas sistem kerja kontrak, alih daya, upah rendah, jam kerja panjang, jaminan sosial yang belum merata, serta rasa tidak aman menghadapi PHK.
CNBC Indonesia dalam hasil pencarian berita menyebut aksi May Day di DPR membawa lima tuntutan utama dan sejumlah isu tambahan, termasuk penguatan jaminan sosial serta perlindungan pekerja. Tempo juga melaporkan GEBRAK membawa sejumlah tuntutan dalam peringatan May Day 2026, termasuk penghentian PHK massal dan pemberangusan serikat buruh.
PHK Masih Menjadi Kekhawatiran
Gelombang PHK di berbagai sektor membuat isu perlindungan kerja semakin kuat. Buruh menuntut agar pemerintah dan DPR tidak hanya berbicara soal investasi, tetapi juga memastikan pekerja tidak mudah kehilangan pekerjaan tanpa perlindungan memadai.
PHK tidak hanya berarti kehilangan penghasilan. Bagi keluarga pekerja, PHK dapat mengganggu cicilan, biaya sekolah, kebutuhan makan, dan layanan kesehatan. Karena itu, tuntutan perlindungan terhadap pekerja menjadi bagian penting dalam aksi May Day.
Serikat Buruh Ingin Ruang Perundingan Lebih Kuat
Selain regulasi, serikat buruh juga menuntut ruang berunding yang lebih kuat. Mereka menilai pekerja perlu memiliki posisi tawar agar perusahaan tidak sepihak menentukan kebijakan kerja. Hak berserikat dan hak berunding menjadi bagian dari perlindungan pekerja yang terus disuarakan.
Tanpa serikat yang kuat, pekerja mudah menghadapi keputusan sepihak. Itulah alasan isu pemberangusan serikat buruh muncul dalam tuntutan sejumlah kelompok pekerja.
May Day di DPR dan Monas Berjalan Berbeda
Pada hari yang sama, peringatan May Day juga berlangsung di Monas dengan format kegiatan berbeda. Sebagian buruh mengikuti perayaan, sementara kelompok seperti KASBI dan GEBRAK memilih jalur aksi di depan DPR. Perbedaan lokasi dan gaya kegiatan menunjukkan beragamnya cara kelompok buruh menyampaikan suara.
KASBI menyebut aksi mereka di DPR bersifat mandiri dan berbeda dari May Day Fiesta di Monas. Mereka memilih Senayan karena ingin menekan langsung pembahasan aturan ketenagakerjaan di parlemen.
DPR Menjadi Titik Tekanan Kebijakan
Berbeda dari Monas yang menjadi ruang perayaan dan konsolidasi besar, DPR menjadi titik yang lebih langsung terkait tuntutan aturan. RUU Ketenagakerjaan, pencabutan aturan yang dipersoalkan, serta pengawasan kebijakan pemerintah berada dalam wilayah kerja parlemen.
Karena itu, aksi di DPR memiliki pesan politik yang jelas. Buruh ingin pembahasan ketenagakerjaan tidak ditunda, tidak tertutup, dan tidak mengabaikan suara pekerja.
Dua Bentuk Peringatan dalam Satu Hari
Perbedaan bentuk kegiatan bukan berarti suara buruh terpecah. Justru, May Day 2026 memperlihatkan banyak cara menyampaikan aspirasi. Ada kelompok yang memilih panggung besar di Monas, ada yang memilih aksi tuntutan langsung di DPR.
Keduanya sama sama menunjukkan bahwa isu buruh tetap hidup di ruang publik. Perbedaannya terletak pada cara, lokasi, dan sasaran tekanan.
Daftar Isu yang Disuarakan Buruh di DPR
Berikut sejumlah isu utama yang muncul dalam aksi May Day 2026 di depan Gedung DPR RI.
| Isu yang Disuarakan | Pokok Tuntutan |
|---|---|
| RUU Ketenagakerjaan | Segera dibahas dan melibatkan serikat buruh |
| UU Cipta Kerja | Dicabut atau diganti dengan aturan yang lebih berpihak kepada pekerja |
| Sistem upah | Reformasi pengupahan dan penghapusan disparitas upah antarwilayah |
| Outsourcing | Penghapusan sistem alih daya yang merugikan pekerja |
| Status kerja | Kepastian bagi pekerja kontrak, harian lepas, dan magang |
| Pesangon | Perlindungan hak saat terjadi pemutusan hubungan kerja |
| Jaminan sosial | BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan sosial harus diperkuat |
| Jam kerja | Lembur dan jam panjang harus dihitung serta dibayar sesuai aturan |
| Pekerja platform | Perlindungan untuk sopir online dan pekerja ekonomi digital |
| PHK | Penghentian praktik PHK massal yang merugikan buruh |
Isu tersebut berasal dari keterangan perwakilan buruh dalam aksi dan audiensi dengan DPR, termasuk tuntutan KASBI dan GEBRAK yang dilaporkan sejumlah media pada 1 Mei 2026.
Buruh Menunggu Langkah Nyata DPR
Setelah audiensi dan aksi besar, perhatian buruh tertuju pada langkah DPR berikutnya. Janji membuka ruang masukan dan target penyusunan Undang Undang Ketenagakerjaan baru perlu diterjemahkan ke dalam proses yang jelas. Buruh menunggu jadwal pembahasan, mekanisme pelibatan serikat, serta sikap DPR terhadap isu upah, outsourcing, pesangon, dan kepastian kerja.
Dasco menyebut pemerintah dan DPR menargetkan aturan ketenagakerjaan baru selesai paling lambat akhir tahun. Ia juga mempersilakan buruh memberikan bahan dan masukan untuk penyusunan aturan tersebut.
Janji Politik Perlu Dikawal
Buruh tidak hanya membutuhkan pernyataan dukungan. Mereka membutuhkan mekanisme yang bisa diawasi. Setiap tahap pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu dibuka agar publik tahu siapa yang memberi masukan, pasal apa yang dibahas, dan bagaimana posisi DPR terhadap tuntutan pekerja.
Jika proses pembahasan tidak jelas, aksi lanjutan sangat mungkin kembali muncul. Bagi buruh, May Day bukan akhir dari gerakan, melainkan bagian dari tekanan agar aturan kerja benar benar berubah.
Serikat Buruh Siapkan Rumusan
Karena DPR meminta masukan, serikat buruh perlu menyiapkan rumusan yang kuat. Aspirasi lapangan harus diterjemahkan menjadi pasal, konsep perlindungan, dan usulan kebijakan yang bisa masuk dalam pembahasan resmi.
Langkah ini penting agar suara buruh tidak berhenti sebagai slogan. Ketika masuk ruang legislasi, tuntutan harus disusun menjadi bahan yang bisa diperdebatkan, diuji, dan diperjuangkan.
Aksi May Day 2026 Menjadi Catatan Politik Ketenagakerjaan
Kepadatan massa di depan Gedung DPR RI pada 1 Mei 2026 menjadi tanda bahwa isu buruh tetap menjadi agenda besar nasional. Pekerja datang membawa keresahan tentang upah, status kerja, outsourcing, jaminan sosial, PHK, dan aturan ketenagakerjaan baru.
Di satu sisi, DPR telah menerima perwakilan buruh dan menyatakan ruang masukan dibuka. Di sisi lain, massa di luar gedung menunggu bukti bahwa aspirasi mereka tidak hanya dicatat, tetapi benar benar masuk dalam pembahasan kebijakan. May Day 2026 di Senayan memperlihatkan bahwa perjuangan buruh kini bergerak di dua arena sekaligus, yaitu jalanan sebagai ruang tekanan publik dan gedung parlemen sebagai tempat keputusan dibuat.
